Oleh: Mukhlis, S.Pd., M.Pd
Isu terkait kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali menjadi topik perdebatan yang kompleks, terutama dalam hal kenaikan gaji guru, penghapusan Program Sekolah Penggerak, dan tantangan dalam akses pendidikan.
Kebijakan pemerintah yang tidak jelas, terutama mengenai kenaikan gaji guru yang ambigu, menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan para pendidik.
Meski ada klaim mengenai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan ini seringkali memperburuk kondisi kesejahteraan guru, terutama mereka yang berstatus honorer.
Selain itu, kebijakan penghapusan Program Sekolah Penggerak tanpa pengganti yang jelas menciptakan kekhawatiran akan kemunduran dalam kualitas pendidikan yang sudah dicapai.
Tantangan lainnya, seperti ketimpangan kebijakan pendidikan di tiap daerah dan keterbatasan dana untuk program sekolah gratis, semakin memperburuk kondisi akses pendidikan di Indonesia.
Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih jelas, merata, dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah.
Kenaikan Gaji Guru yang Ambigu
Kebijakan terkait kenaikan gaji guru masih menjadi perdebatan di kalangan tenaga pendidik dan pemerhati pendidikan. Pemerintah telah beberapa kali mengumumkan rencana kenaikan gaji bagi guru, tetapi detail kebijakan tersebut sering kali tidak dijelaskan secara rinci.
Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi di kalangan guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer.
Permasalahan utama terletak pada tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme kenaikan gaji tersebut. Apakah kenaikan berlaku bagi seluruh guru, atau hanya bagi mereka yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN?
Selain itu, banyak guru honorer yang masih mempertanyakan apakah mereka juga akan mendapatkan kenaikan gaji atau tetap menerima honorarium dengan jumlah yang jauh di bawah standar upah layak?
Di beberapa daerah, guru mengeluhkan bahwa meskipun ada kebijakan kenaikan gaji, pencairannya sering kali mengalami keterlambatan.
Bahkan, ada yang mengalami pemotongan dengan alasan anggaran daerah yang tidak mencukupi. Hal ini semakin memperburuk kondisi kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil yang akses terhadap pendidikan dan sumber daya masih terbatas.
Menurut Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M.Sc.Ed., pakar pendidikan Indonesia." Kebijakan gaji guru yang tidak transparan dan tidak merata dapat menyebabkan demotivasi dan penurunan kualitas pengajaran. Guru yang merasa tidak dihargai cenderung kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran,"
Selain itu, kenaikan gaji guru sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Beban kerja guru semakin bertambah dengan tuntutan administrasi yang semakin kompleks.
Sementara itu tunjangan tambahan seperti insentif sertifikasi atau tunjangan daerah terpencil tidak selalu dapat dicairkan tepat waktu. Akibatnya, banyak guru yang merasa kenaikan gaji tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut, Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D., mantan Menteri Pendidikan Nasional, bahwa "Kesejahteraan guru adalah investasi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kenaikan gaji harus diiringi dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru,"
Ketidakjelasan kebijakan ini juga menimbulkan kesenjangan antara guru ASN, PPPK, dan honorer. Guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun masih berada dalam ketidakpastian terkait status mereka.
Sementara itu guru yang baru diangkat sebagai ASN atau PPPK mendapatkan hak dan gaji yang lebih baik. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan guru dan meningkatkan tuntutan agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih adil bagi semua tenaga pendidik.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan gaji guru merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Tanpa adanya kebijakan yang transparan dan implementasi yang merata, kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan dan melemahkan semangat para guru dalam menjalankan tugas mereka. Kejelasan mengenai skema kenaikan gaji, sistem pencairan yang tepat waktu, serta jaminan bagi seluruh tenaga pendidik menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan gaji guru tidak hanya sekadar janji politik, tetapi benar-benar terealisasi dengan adil dan merata.
Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan ketat dalam implementasi kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemotongan dana yang merugikan tenaga pendidik.
Jika kesejahteraan guru diperhatikan dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Dihapuskannya Program Sekolah Penggerak
Program Sekolah Penggerak yang sebelumnya digagas sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah kini resmi dihapus.
Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari para pendidik dan sekolah yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.
Banyak pihak mempertanyakan bagaimana kelanjutan inovasi pendidikan di sekolah-sekolah yang telah menerapkan metode pembelajaran berbasis transformasi yang diusung oleh program ini.
"Inovasi pendidikan yang telah dimulai harus dijaga keberlanjutannya. Penghapusan program tanpa pengganti yang jelas dapat menyebabkan kemunduran dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan," kata Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd., pakar pendidikan Indonesia.
Salah satu kekhawatiran utama adalah bagaimana nasib sekolah yang telah menjalankan program ini selama beberapa tahun terakhir.
Sekolah-sekolah tersebut telah mengalami berbagai perubahan, termasuk dalam kurikulum, metode pengajaran, serta pengembangan kapasitas guru.
Dengan dihapuskannya program ini, ada kekhawatiran bahwa dukungan terhadap sekolah-sekolah tersebut akan berkurang, sehingga mereka kesulitan untuk mempertahankan kualitas pendidikan yang telah ditingkatkan.
"Program Sekolah Penggerak memiliki potensi untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Evaluasi dan perbaikan program lebih baik daripada penghapusan total," tambah Dr. Doni Koesoema A., pakar pendidikan dan filsuf.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa penghapusan Program Sekolah Penggerak dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih luas.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai program pengganti yang dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Tanpa adanya program yang berkelanjutan, sekolah-sekolah yang telah bertransformasi melalui Sekolah Penggerak bisa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kualitas pendidikannya.
Sebaiknya filosofi para pendahulu kita menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan di tingkat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengapa jika tidak bisa menghadirkan hal baru, namun yang sudah berjalan dengan baik harus dihilangkan?
Selain itu, banyak guru dan kepala sekolah merasa kehilangan arah dalam menerapkan kurikulum yang telah disesuaikan dengan Program Sekolah Penggerak.
Sebelumnya, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif.
Dengan dihapuskannya program ini, mereka khawatir bahwa pendekatan baru dalam pembelajaran tidak akan lagi mendapatkan dukungan, dan mereka harus kembali ke sistem lama yang dinilai kurang efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan masa kini.
Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa inovasi yang telah dimulai oleh Program Sekolah Penggerak tidak hilang begitu saja.
emang program ini dihapus, maka harus ada kebijakan lain yang bisa menjamin peningkatan kualitas pendidikan tetap berjalan. Konsistensi dan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan sangat penting.
Hal ini agar sekolah dan tenaga pendidik tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas mereka dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik.
Isu Sekolah Rakyat dan Tantangan Akses Pendidikan
Wacana tentang Sekolah Rakyat kembali mengemuka sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Konsep ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin dan pekerja informal.
Dengan meningkatnya biaya pendidikan dan masih adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan nasional, Sekolah Rakyat dianggap sebagai alternatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil dan kumuh perkotaan.
"Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi alternatif untuk menjangkau anak-anak yang tidak terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Namun, keberlanjutannya membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat," kata Dr. Darmaningtyas, pengamat pendidikan.
Namun, tantangan utama dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah keberlanjutan pendanaan dan kualitas pendidikan yang diberikan. Banyak inisiatif Sekolah Rakyat yang didirikan secara mandiri oleh komunitas atau lembaga sosial, tetapi sering kali menghadapi kendala
Hal ini terutama dalam fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Tanpa dukungan dari pemerintah, sekolah-sekolah ini berisiko tidak dapat bertahan lama atau hanya memberikan pelayanan pendidikan dalam kapasitas yang terbatas.
"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas," tambah Prof. Dr. Mansour Fakih, sosiolog dan aktivis pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan gratis melalui sekolah negeri dan program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak dari keluarga miskin yang sulit mengakses pendidikan formal karena faktor ekonomi, jarak, atau kebutuhan untuk bekerja membantu orang tua. Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.
Nah, solusi terbaik menurut penulis adalah mengapa tidak sistem penggunaan Program Indonesia Pintar (PIP) ditinjau dan dievaluasi ulang secara tepat. Buktinya, banyak anak-anak kurang mampu masih tidak dapat mengakses program tersebut.
Hemat penulis, jika Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan tepat sasaran, sudah pasti sekolah rakyat yang digembar-gemborkan selama ini tidak perlu dilaksanakan.
Selanjutnya, program sekolah rakyat melibatkan lintas kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Sosial. Namun, ini dilakukan di negeri yang identik dengan korupsi tingkat tinggi. Ini membuka peluang lebar bagi para koruptor untuk meraup pajak rakyat melalui anggaran tersebut.
Bukankah pendidikan di negeri ini harus diurus dan dikelola oleh badan yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Teknologi untuk perguruan tinggi? Mengapa harus membebani kementerian lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan?
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai apakah Sekolah Rakyat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional atau justru akan berjalan sebagai inisiatif terpisah yang tidak memiliki keterikatan dengan kebijakan pemerintah.
Jika tidak ada regulasi yang jelas, maka lulusan Sekolah Rakyat bisa saja menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan formal atas pendidikan yang mereka terima.
Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengakomodasi sekolah-sekolah ini agar dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan fleksibilitasnya dalam melayani masyarakat kurang mampu.
Agar Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Bantuan dalam bentuk pendanaan, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta integrasi kurikulum yang relevan harus menjadi prioritas.
Jika dikelola dengan baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi atau akses terhadap sekolah formal.
Menurunnya Kualitas Pendidikan di Indonesia
Kualitas pendidikan di Indonesia mengalami penurunan yang semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks, mulai dari kurikulum yang sering berubah, kurangnya kesiapan tenaga pendidik, hingga hasil belajar siswa yang menurun.
Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
"Kurikulum yang relevan, guru yang kompeten, dan lingkungan belajar yang kondusif adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan. Perlu adanya kebijakan yang holistik dan berkelanjutan," kata Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd., pakar pengembangan kurikulum.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan adalah kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman.
Pergantian kurikulum yang terlalu sering tanpa persiapan yang matang menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa. Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini seharusnya memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam menyusun pembelajaran yang lebih kontekstual.
Namun, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kendala dalam implementasinya karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru yang belum merata.
Selain itu, kualitas tenaga pendidik juga menjadi permasalahan yang signifikan. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menerapkan metode pembelajaran yang efektif.
Selain itu, kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih jauh dari ideal. Beban administrasi yang tinggi juga semakin memperberat tugas mereka, sehingga fokus utama dalam mengajar menjadi terganggu. Kurangnya motivasi dan fasilitas yang memadai turut berdampak pada efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah.
"Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil belajar siswa, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pendidikan harus mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan," tambah Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, cendekiawan dan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hasil belajar siswa juga menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil asesmen nasional dan berbagai survei internasional, kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya waktu belajar efektif selama hampir dua tahun masih dirasakan hingga saat ini. Banyak siswa mengalami kesenjangan dalam pemahaman materi, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses terhadap pembelajaran daring yang memadai.
Mengatasi persoalan ini, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tidak hanya fleksibel.
Akan tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Peningkatan kesejahteraan dan pelatihan guru harus menjadi prioritas utama agar mereka dapat mengajar dengan lebih baik.
Selain itu, evaluasi pendidikan harus dilakukan secara lebih transparan dan berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Ketimpangan Kebijakan Pendidikan di Tiap Daerah
Perbedaan kebijakan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan alokasi anggaran, kesiapan sumber daya manusia, hingga kondisi geografis yang memengaruhi akses terhadap fasilitas pendidikan.
Akibatnya, standar pendidikan di setiap daerah menjadi tidak seragam, yang berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa.
"Desentralisasi pendidikan harus diiringi dengan pemerataan sumber daya dan kapasitas. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan standar pendidikan yang sama di seluruh wilayah," kata Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu penyebab utama dari perbedaan kebijakan ini adalah desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayahnya masing-masing.
Meskipun tujuan desentralisasi adalah untuk memberikan fleksibilitas agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kenyataannya banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan dalam hal anggaran dan tenaga pendidik yang berkualitas.
Daerah dengan anggaran pendidikan yang besar cenderung memiliki fasilitas dan program yang lebih baik, sementara daerah dengan keterbatasan anggaran harus menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Ketimpangan pendidikan adalah masalah serius yang mengancam masa depan bangsa. Setiap anak, di mana pun mereka berada, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tambah Dr. Andreas Tambah, M.Si., pengamat kebijakan publik.
Setiap kepala daerah menjadi seperti raja-raja kecil di wilayahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan pengelolaan pendidikan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kebijakan yang diterapkan di setiap daerah didasarkan pada sistem anggaran yang diterima dari pusat, yang seringkali berbeda. Meskipun undang-undang telah mengamanatkan untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari pagu APBN secara nasional, hal ini sering diabaikan di banyak daerah.
Selain itu, masalah politik juga turut memengaruhi pengelolaan pendidikan. Sistem politik yang mengutamakan balas budi membuat beberapa pihak mendapatkan imbalan atas keberhasilan mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah. Situasi ini tentunya menguras kas daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan utama, yaitu membangun sektor pendidikan.
Selain itu, perbedaan dalam implementasi kurikulum juga menjadi tantangan besar. Beberapa daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengadopsi Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, sementara daerah lain masih berjuang dengan keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi guru.
Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah. Siswa di daerah perkotaan mungkin mendapatkan akses ke metode pembelajaran yang lebih modern, sedangkan siswa di daerah terpencil masih bergantung pada metode konvensional yang kurang interaktif.
Ketimpangan ini juga terlihat dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses ke teknologi dan internet.
Sebaliknya, di banyak daerah terpencil, masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas, minimnya akses listrik, bahkan keterbatasan jumlah guru. Perbedaan ini membuat peluang siswa dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas menjadi tidak setara, sehingga memperlebar kesenjangan dalam prestasi akademik dan kesiapan menghadapi dunia kerja.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah perlu memastikan bahwa standar pendidikan dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah, dengan memberikan bantuan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang masih tertinggal. Selain itu, pemerataan akses terhadap pelatihan guru, sarana pendidikan, serta program pendukung seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah harus diperkuat.
Dengan adanya upaya yang lebih serius dalam mengurangi ketimpangan, diharapkan setiap siswa di Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Isu Sekolah Gratis dengan Dana yang Tidak Mencukupi
Program sekolah gratis yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak tanpa terbebani biaya sekolah.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan dana yang dialokasikan. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional harian karena anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perawatan fasilitas, pembelian alat belajar, hingga kesejahteraan guru honorer.
"Program sekolah gratis adalah langkah penting dalam pemerataan akses pendidikan. Namun, tanpa dukungan dana yang memadai, program ini tidak akan efektif," kata Dr. Totok Amin Soefijanto, pakar manajemen pendidikan.
Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering kali tidak tepat waktu.
Sekolah-sekolah yang sangat bergantung pada dana BOS terpaksa mencari cara lain untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti meminta sumbangan dari orang tua murid atau mencari bantuan dari pihak ketiga.
Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi sekolah tidak boleh menarik biaya tambahan, tetapi di sisi lain, mereka juga membutuhkan dana untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan," tambah Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Selain itu, alokasi dana yang tidak merata juga menjadi persoalan. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang memiliki jumlah siswa lebih banyak cenderung mendapatkan anggaran lebih besa.
Sementara sekolah di daerah terpencil dengan jumlah siswa yang sedikit justru kesulitan mendapatkan dana yang memadai. Akibatnya, banyak sekolah di pedesaan atau wilayah terisolasi yang masih kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, bahkan akses ke internet untuk mendukung pembelajaran digital.
Minimnya dana juga berdampak pada kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih mendapatkan gaji di bawah standar.
Banyak guru honorer yang harus mengajar dengan beban kerja berat, tetapi mendapatkan upah yang jauh dari layak karena anggaran sekolah terbatas.
Kondisi ini berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Tanpa kesejahteraan guru yang memadai, sulit untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dana sekolah gratis lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. .
Selain meningkatkan jumlah anggaran, perlu ada sistem distribusi yang lebih adil agar sekolah di daerah terpencil mendapatkan dukungan yang setara dengan sekolah di perkotaan.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana harus diperketat agar anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar memenuhi administrasi.
Dengan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, program sekolah gratis dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh siswa di Indonesia tanpa terkendala oleh masalah keuangan.
Simpulan
Kebijakan pendidikan di Indonesia kemungkinan akan terus mengalami tantangan jika tidak ada kejelasan dalam perumusan dan implementasinya. Jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian mengenai kenaikan gaji guru, kesejahteraan tenaga pendidik bisa semakin menurun, yang berpotensi berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah.
Selain itu, penghapusan Program Sekolah Penggerak tanpa solusi pengganti yang jelas dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam inovasi pendidikan. Ketidakjelasan ini dapat meningkatkan ketimpangan antara sekolah yang telah maju dengan yang masih tertinggal, sehingga kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah semakin melebar.
Di masa depan, tanpa adanya kebijakan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan akan semakin tajam. Program sekolah gratis yang tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup bisa menyebabkan fasilitas pendidikan semakin terbatas dan berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran.
Jika Sekolah Rakyat tidak memiliki regulasi yang jelas dalam sistem pendidikan nasional, ada kemungkinan besar bahwa lulusannya tidak mendapatkan pengakuan formal yang layak.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat populis tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Aceh Edukasi dan Guru SMA Negeri 1 Lhokseumawe
.jpeg)
0 Komentar